Ada kalimat sinis tetapi penting: “Edukasi gratis buat mereka yang hobi kasih izin gunduli hutan.” Kalimat ini lahir dari kegelisahan publik yang sudah terlalu sering menjadi korban bencana—banjir bandang, longsor, hingga ribuan rumah yang tenggelam oleh air yang seharusnya bisa ditahan oleh hutan. Alam sesungguhnya sudah memberikan pelajaran berulang, tetapi kita tetap keras kepala.
Hutan bukan sekadar kumpulan batang kayu atau lahan yang menunggu untuk dikonversi menjadi perkebunan, tambang, atau kawasan industri. Hutan adalah sistem hidup yang bekerja senyap, tetapi fungsinya luar biasa besar. Akar pohon mengikat tanah, mencengkeram lereng agar tidak mudah runtuh, dan menciptakan stabilitas alami yang tidak bisa ditiru oleh teknologi manusia. Ketika akar itu hilang, tanah kehilangan “sabuk pengaman”-nya. Satu musim hujan saja cukup untuk membuat lereng kehilangan daya tahan.
Lebih jauh, hutan adalah spons raksasa. Daun-daunnya memperlambat hentakan air hujan. Air tidak langsung menghajar tanah dengan keras, melainkan jatuh perlahan, melalui lapis demi lapis kanopi. Tanah di bawahnya—kaya humus, berpori, dan hidup—berfungsi sebagai wadah penyimpanan air alami. Dari situ, air dilepas sedikit demi sedikit ke sungai, sehingga alirannya stabil sepanjang tahun.
Itulah sebabnya banyak sungai di daerah berhutan tetap mengalir meski musim kemarau panjang. Mereka tidak mudah kering, karena hutan menjaga debit airnya. Sebaliknya, ketika hutan dirusak, sungai berubah drastis: saat musim hujan meluap brutal, saat kemarau mengering total.
Namun, di banyak tempat di Indonesia, fungsi ekologis ini seolah dianggap enteng. Izin pembukaan lahan muncul seperti kacang goreng. Hutan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi jangka pendek, bukan sebagai infrastruktur ekologis jangka panjang. Padahal, ongkos bencana jauh lebih mahal daripada keuntungan jangka sesaat.
Ketika hutan hilang, air hujan tidak lagi disaring. Ia meluncur langsung dari lereng ke dataran rendah. Tanpa penyangga, tanpa penahan, tanpa pengatur. Hasilnya mudah ditebak: banjir bandang. Lumpur, batang kayu, dan puing-puing melaju bersama air dengan kekuatan menghancurkan. Rumah-rumah roboh, jembatan putus, dan sawah-sawah hilang dalam sekejap.
Di titik inilah kita harus jujur: bencana alam sering kali bukan semata-mata urusan alam. Ia adalah akumulasi keputusan manusia—keputusan yang salah, serampangan, atau berpihak pada kepentingan sesaat.
Edukasi tentang hutan bukan hanya untuk masyarakat umum, tetapi terutama untuk mereka yang memegang pena, stempel, dan kewenangan. Mereka yang menentukan apakah sebuah hutan tetap menjadi hutan, atau berubah menjadi deretan pohon tumbang.
Karena setiap izin yang diberikan tanpa kajian ekologis setara dengan undangan bencana. Setiap hektar hutan yang hilang berarti hilangnya pelindung desa, penjaga air, dan penyangga tanah.
Menjaga hutan bukan romantisme aktivis, bukan pula slogan kampanye lingkungan. Ini adalah kebutuhan dasar. Sebab ketika hutan hancur, yang pertama terkena dampaknya adalah manusia. Dan yang paling menderita adalah mereka yang tidak pernah ikut menandatangani izin apa pun.
Kini, pelajaran alam datang semakin sering, semakin keras, dan semakin mahal. Pertanyaannya: sampai kapan kita perlu “edukasi gratis” dari bencana, sebelum sadar bahwa menjaga hutan adalah menjaga hidup kita sendiri?
Penulis: Mashud Azikin, pegiat literasi lingkungan dan ekoenzim
Editor: Redaksi Maupa.id
Ilustrasi: AI
