Maros – maupa.id – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos Kabupaten Maros, Sri Marlina, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam melakukan pengecekan status bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Kegiatan ini sekaligus memberikan edukasi terkait prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Kehadiran Volunteer Counter Cek Bansos diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat terkait bantuan sosial serta memudahkan semua pihak untuk bersama-sama membantu mengawal data agar tepat sasaran sebagaimana harapan Kementerian Sosial,” ujar Sri Marlina.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Maros, Abustan, menegaskan bahwa keterlibatan GP Ansor dalam kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial organisasi kepemudaan dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.
“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen GP Ansor dalam mengawal program pemerintah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ansor hadir untuk mendampingi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah,” tegas Abustan.
Sementara itu, Kasatkorcab Banser NU Kabupaten Maros, Muh. Jusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Banser siap terlibat aktif dalam mendukung pengawalan program bantuan sosial di lapangan, khususnya dalam aspek pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Banser siap menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mengakses layanan Cek Bansos sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan,” ungkapnya.
Melalui Volunteer Counter Cek Bansos ini, masyarakat mendapatkan pendampingan langsung mulai dari pengecekan data penerima, pemahaman jenis bantuan sosial, hingga mekanisme pengusulan dan sanggahan data.
Mengawal PKH di kabupaten sangat urgen untuk memastikan bantuan tunai bersyarat tepat sasaran. Penting memastikan bahwa hanya keluarga yang benar-benar miskin dan memenuhi kriteria (ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas, lansia) yang menerima, mencegah bantuan jatuh ke yang tidak berhak.
Selain itu, pengawasan ini juga membantu mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dana digunakan untuk kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi), bukan konsumtif, melalui pendampingan intensif.
Pengawasan PKH diharapkan juga membantu memutus rantai kemiskinan. Karena dengan peningkatan kualitas SDM melalui program kesehatan dan pendidikan anak maka PKH diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan menciptakan generasi cerdas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendamping sosial yang berperan vital dalam memotivasi, memberikan pemahaman dan menghubungkan KPM dengan program perlindungan sosial lainnya.
Penulis: Rilis GP Ansor Kabupaten Maros
Editor: Redaksi maupa.id
Foto: Abustan Dj
