Masyarakat Kabupaten Luwu perlu tetap waspada terhadap bencana pasca banjir bandang 3 Mei 2024 lalu. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya bencana berulang di daerah ini. Peringatan ini mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan Perkumpulan Wallacea Luwu Raya dan Huma (3/9/2024) di Warkop Wija To Luwu Belopa.
Luwu – maupa.id – Perkumpulan Wallacea Luwu Raya dan Huma menggelar diskusi publik bertema,”Penyamaan Persepsi dalam Mengurangi Resiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu.” Diskusi publik ini dilaksanakan sekira pukul 9.00 sampai 13.30 Wita. Kompleksitas pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan, pertanian, perkebunan dan jalan-jalan desa, saluran air, tanah longsor, pertambangan hingga masalah pengelolaan perhutanan sosial (PS) mengemuka dalam diskusi ini.
Ketua Perkumpulan Wallacea Luwu Raya, Hamsaluddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang baik adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam kontitusi Indonesia.
“Konvensi internasional menegaskan bahwa semua orang berhak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Termasuk meminimalisir bencana alam,” tegas Anca, sapaan, Ketua Perkumpulan Wallacea Luwu Raya.
Tampil sebagai pembicara; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu (Kabappeda Luwu), Moh. Arsal Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu (Kadis LH Luwu), Albaruddin Andi Picunang (A.A. Picunang), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kepala UPT KPH) Wilayah Latimojong, Hasrul, dan jurnalis lingkungan dari Mongabai, Eko Rusdianto.
Pembicara pertama, jurnalis lingkungan dari Mongabai, Eko Rusdianto menyoroti kerusakan sungai di Luwu, dari hulu sampai muara. Eko mengurai, kerusakan hutan berdampak sistematis pada ketersediaan sumber penghasilan masyarakat. Kerusakan hutan menyebabkan kerusakan sungai-sungai. Seterusnya berdampak pada ekosistem laut dalam jangka panjang. Eko juga menyoroti persoalan perhutanan sosial yang terjadi di daerah ini.
Selanjutnya, Kepala UPT KPH Latimojong, Hasrul, mengemukakan bahwa banjir yang terjadi di Luwu Mei Lalu terkait dengan daya dukung lingkungan yang semakin menurun karena terjadinya bukaan lahan perhutanan yang massif. Hasrul juga menyoroti persoalan perhutanan sosial yang banyak masalah di Luwu.
Sementara itu, Kadis LH Luwu, A.A. Picunang mengemukakan, pemanfaatan lahan terkadang mengesampingkan daya dukung lingkungan sehingga membawa kerusakan pada lingkungan dan berpotensi menjadi bencana yang merugikan. Kemudian, bencana di Luwu termasuk bencana nasional.
Karena itu, menurut Kadis LH Luwu, tugas Dinas LH Luwu saat ini adalah mendorong peningkatan daya dukung dan fungsi lingkungan.
“Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pemantauan dan pengawasan lingkungan, khususnya lahan-lahan kritis yang semakin hari semakin meningkat,” tandas Andi Picunang.
Kemudian, Kabappeda Luwu, Moh. Arsal Arsyad menjelaskan, dokumen perencanaan Kabupaten Luwu yang baru telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Perda RPJPD) Luwu tahun 2025-2045 pada akhir Agustus 2024.
Dalam kurun 20 tahun, visi Luwu, urai Arsal, adalah mewujudkan Luwu yang cerdas, maju, berkelanjutan berbasis agrobisnis.
“Intinya, perencanaan Kabupaten Luwu menekankan green economy dan blue economy sebagai asas ekonomi berkelanjutan,” jelas Kabappeda Luwu, Moh. Arsal Arsyad.
Diskusi Publik ini dipandu, Pengurus Perkumpulan Wallacea Luwu Raya, Yusuf Gerhana. Turut hadir dalam diskusi ini, Badan Pengurus Harian Wallacea Luwu raya, Basri Andang. Diskusi juga diikuti secara aktif dari kalangan pemerhati lingkungan dan kelompok masyarakat, seperti; Masyarakat Suli Menggugat, Ikatan Difabel Indonesia Luwu, Basnas Luwu, mahasiswa, Polisi Kehutanan (Polhut) dan beberapa pemerhati lingkungan.
Diskusi berlangsung seru. Banyak usulan yang mengemuka. Semoga daya dukung lingkungan Luwu menjadi perhatian semua pihak agar bencana dapat diminimalkan.
Penulis: Syamsuddin Simmau
Editor: Muhammad Fauzy Ramadhan
Foto/Video: Imran Herman
