– Maupa.id – Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto saat ini dilanda protes dari masyarakatnya di beberapa daerah. Bertemakan #IndonesiaGelap, mahasiswa, aktivis dan masyarakat Indonesia mengecam program efisiensi pendidikan, reforma agraria yang belum terwujud hingga perombakan kabinet merah putih.
Dikutip dari laman ugm.ac.id, pemangkasan anggaran di lingkungan Kemendiktisaintek RI sebesar Rp14,3 triliun. Kemudian di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan aggaran awal Rp33,5 triliun dipangkas menjadi Rp25,5 triliun. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A menyayangkan program efisiensi berdampak hingga pemangkasan bantuan beasiswa. Ia menyebutkan, pemangkasan di kementerian pendidikan akan menimbulkan gap pendidikan nantinya.
Beranjak lebih jauh, Argentina adalah salah satu negara yang belum lama ini keluar dari inflasi yang panjang. Pada tahun 2019 hingga 2023, Argentina terjebak ke dalam inflasi yang sangat dalam. Kepemimpinan presiden Alberto Fernández membuat ekonomi negara Tanggo ini terjun bebas hingga menyebabkan kelaparan dimana-mana dan naiknya bahan-bahan pokok. Menurut beberapa situs berita Argentina, menggambarkan masyarakat sampai tinggal di pinggir jalan, bandara dan tempat umum lainnya karena kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Mirisnya, masyarakat Argentina yang terkena dampak inflasi ekstrim terlihat mengais-ngais makanan di tempat sampah. Di beberapa bagian negara Argentina sampai menerapkan pembagian makanan secara teratur bagi masyarakatnya. Dilansir dari laman BBC.com, 53% dari 45 juta masyarakat Argentina hidup dalam jurang kemiskinan
Lalu bagaimana cara Argentina lolos dari inflasi secara signifikan?
Dikutip dari laman apnews.com, pada tahun 2018 Argentina yang dipimpin oleh presiden Mauricio Macri membuat kebijakan yang sangat ekstrim dimana pegawai pemerintah tidak akan menerima kenaikan gaji sebagai bagian dari langkah dengan tujuan untuk memangkas pengeluaran negaranya. Selain meniadakan kenaikan gaji, Macri juga melakukan keputusan besar dengan menghapuskan posisi politik dan pemecatan anggota keluarga yang ditunjuk sebagai penasihat pemerintah. Strategi yang ditempuh Macri diperkirakan dapat menghemat negara Argentina sebesar $75 juta atau setara dengan 1,2 Triliun Rupiah. Macri berharap langkah-langkahnya tersebut dapat diikuti juga oleh walikota dan gubernurnya untuk mengurangi defisit negara.
Sementara Presiden Terpilih Argentina saat ini yang dilantik pada Desember 2023, Javier Milei juga menempuh beberapa langkah jitu memerangi inflasi ekstrim negaranya pasca kepemimpinan presiden sebelumnya Alberto Fernández. Javier Milei yang mengaku sebagai orang berhaluan Anarko Kapitalis disebut sebagai pahlawan Argentina dalam menyelamatkan negaranya dari Inflasi yang berkepanjangan.
Milei memutuskan untuk menghapus kementerian yang ia anggap tidak penting dapat merugikan anggaran negara, memangkas regulasi yang merugikan negara, membuka lebar investasi, menyetop pembangunan infrastruktur publik tidak penting dan memangkas dana pensiunan pegawai. Alhasil, Argentina keluar dari jurang inflasi yang berkepanjangan dan berhasil kemudian mencapai surplus anggaran pertama pasca era kelam kepemimpinan argentina sebelumnya.
Kedua presiden Argentina tersebut memiliki kesamaan yaitu memangkas kementerian dan jabatan politik yang merugikan negara. Alih-alih menghapus jabatan yang tidak berguna, Prabowo bahkan membuat kebijakan untuk mengadakan jabatan baru misalnya wakil menteri yang tentunya nantinya akan membebani negara. Belum lagi mengangkat beberapa orang yang dianggap masyarakat sebagai bukan ahlinya menjadi jajaran kabinet merah putih. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar, apakah jajaran kabinet akan bekerja sesuai kapasitasnya sebagai pejabat publik.
Kebijakan dibuatnya jabatan baru yang tertuang dalam kepres yaitu adanya wakil menteri dinilai kurang efektif bahkan merugikan negara. Dengan adanya wakil menteri, negara juga otomatis melakukan pengeluaran untuk gaji wakil menteri. Perlu diketahui bahwa hutang Indonesia saat ini menyentuh angka 8 ribu triliun. Belum lagi dengan penaikan tarif ppn sebesar 12% bagi masyarakat menengah dan ke atas, pembangunan IKN yang memakan banyak anggaran dan program makan siang gratis yang membutuhkan biaya yang tidak main-main.
Penulis: Muhammad Fauzy Ramadhan
